Kazakhstan Haramkan Smartphone di Kantor Pemerintah - Pemangku kekuasaan Kazakhstan mengeluarkan peraturan baru yang melarang pejabat dan juga pengunjung kantor pelayanan publik menggunakan ponsel pintar atau smartphone di gedung-gedung pemerintah.

"Hal tersebut bertujuan untuk mencegah kebocoran data-data atau dokumen sensitif," demikian dilaporkan media lokal setempat seperti dikutip dari Ria Novosti, Jumat (18/3/2016).

Terkait larangan penggunaan ponsel pintar tersebut, baik pejabat pemerintah serta pengunjung harus meninggalkan gadget canggih seperti, smartphone, tablet, jam tangan pintar dan perangkat sejenisnya di pintu masuk kantor layanan publik. Peraturan tersebut akan berlaku mulai 24 Maret.

"Makin tingginya kasus pembocoran data rahasia melalui aplikasi WhatsApp," demikian kutipan kalimat dari surat larangan terbaru tersebut seperti yang dilaporkan Reuters.

Surat tersebut juga menginstruksikan pada semua pegawai negeri untuk menggunakan perangkat mobile dengan fungsi dasar saja, tanpa ada kamera atau pun akses internet.

"Seluruh pegawai negeri diwajibkan menyerahkan smartphone dan tablet mereka di pintu masuk. Semua perangkat yang memungkinkan yang dapat digunakan untuk mengambil foto, video dan juga rekaman audio termasuk yang dapat terkoneksi dengan internet juga dilarang," ucap seorang sumber di kantor pemerintah Kazakhstan kepada RIA Novosti.

Dia juga menambahkan bahwa para pejabat pemerintahan di negeri itu harus mulai menggunakan telepon genggam dengan fungsi dasar.

Beberapa menteri Kazakhstan yang dikonfirmasi terkait keaslian dokumen, menyebut bahwa keputusan itu normal dan mengutipnya sebagai 'praktik internasional'.

"Ini adalah peraturan umum di beberapa kantor pemerintahan. Saya pikir itu adalah normal. Bukan berarti kita tidak boleh menggunakan ponsel," kata Menteri Kesehatan dan Pembangunan Sosial Kazakhstan, Tamara Duseynova.

Larangan menggunakan smartphone itu juga dikonfirmasi oleh menteri dalam negeri Kazakhstan, yang mengatakan bahwa ia sudah menggunakan handphone dengan fungsi dasar bahkan sebelum keputusan itu dikeluarkan. Demikian juga dengan menteri olahraga yang membenarkan aturan tersebut.

Di Negara Tersebut, dokumen yang bocor secara teratur muncul di media lokal. Daftar kebocoran dokumen baru-baru ini termasuk keputusan presiden, yang menugaskan para menteri untuk menganalisis kemungkinan memperkenalkan upah dasar tanpa pajak serta memo rencana privatisasi.

Dan juga, ".. termasuk revisi anggaran dan video grafis terkait dengan kasus pembunuhan," lapor Kazakh Tengri News.

sumber: Liputan6.com